TEMPO.CO, Jakarta - Penggiat senior Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, Tommy Suryatama, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak berbuat otoriter dan mengikis demokrasi hanya demi perkembangan ekonomi, dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Tommy pun menyinggung soal pemerintahan otoriter di era Presiden Soeharto.
"Presiden Soeharto itu pertumbuhan ekonominya jauh lebih baik dari Presiden Jokowi, kesejahteraannya jauh, SD impres, puskesmas, jauh," kata dia dalam diskusi yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI, Sabtu, 7 Januari 2022.
Akan tetapi, kata dia, Soeharto mengabaikan demokrasi yang mengakibatkannya semakin otoriter serta merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Jadi tidak ada harga yang layak untuk ditukar dengan tatanan demokrasi kita," kata Tommy yang memimpin gerakan yang digagas oleh ILUNI UI tersebut.
Sebelumnya pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama dalam 2 tahun.
Bukannya memperbaiki UU, Jokowi malah menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember dengan alasan ada kegentingan yang memaksa untuk mengantisipasi ancaman krisis ekonomi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyebut Perpu ini alasan kegentingan memaksa untuk penerbitan Perpu sudah terpenuhi, sesuai dengan Putusan MK Nomor 138/PUU7/2009.
Tommy menyebut Perppu ini mengonfirmasi kecendurungan pemerintah Jokowi yang tidak demokratis dan tak mau mendengar aspirasi rakyatnya. Penerbitan Perppu, kata dia, jadi sebagai bentuk nyata rezim Jokowi telah mengabaikan putusan MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.
Alasan Jokowi mengeluarkan Perppu Cipta Kerja dipermasalahkan
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut bahwa Perppu secara hierarki memang
berada di tingkatan yang sama dengan Undang-Undang, tapi proses pembentukanya berbeda. UU melibatkan legislatif, sedangkan Perppu jadi hak prerogatif presiden.
Perbedaan ini membuat keduanya punya dampak berbeda di masyarakat. Meski jadi hak Jokowi, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera ini menyebut Perppu hanya diterbitkan jika ada kegentingan yang memaksa sesuai Putusan MK Nomor 138/PUU7/2009.
Syarat diperlukan, kata Bivitri, untuk mencegah Jokowi bertindak seperti raja yang titahnya harus dijalankan apapun bentuknya. Oleh sebab itu, Ia mempertanyakan kekhawatiran krisis ekonomi 2023, imbas Perang Rusia - Ukraina, yang jadi alasan kegentingan memaksa.
"Ibaratnya itu jika pada 30 Desember 2022 kita tidak mengeluarkan Perppu, 31 Desember 2022 kita akan bangkrut sebagai negara atau musnah sebagai negara," kata Bivitri mencontohkan alasan kegentingan memaksa yang lebih tepat.
Selanjutnya, alasan Jokowi tidak memenuhi 3 syarat penerbitan Perppu
